Sebagai tulang punggung transportasi barang di darat, truk memainkan peran vital dalam distribusi logistik dan ekonomi. Namun, untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan meminimalkan dampak negatif seperti kemacetan dan kecelakaan, pemerintah mengatur jam operasional truk melalui berbagai peraturan. Salah satu peraturan penting adalah Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
UU Nomor 22 Tahun 2009: Dasar Hukum Pengaturan Truk
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum utama yang mengatur operasional truk di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur jam operasional kendaraan berat termasuk truk. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi kemacetan, dan meminimalkan kerusakan jalan yang sering diakibatkan oleh beban berat truk.
Pasal 23 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan waktu operasional bagi kendaraan berat berdasarkan kebutuhan dan kondisi lalu lintas di masing-masing daerah. Ha Ini berarti, jadwal operasional truk bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, bergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat.
Pengaturan Jam Operasional Truk di Berbagai Daerah
Banyak daerah di Indonesia yang menerapkan aturan ketat mengenai aturan ini. Sebagai contoh, di Kota Solo juga menerapkan pembatasan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, terutama di pusat kota. Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Solo, truk dengan jumlah sumbu lebih dari dua dilarang beroperasi pada pukul 06.00 – 09.00 WIB di pagi hari dan pukul 16.00 – 20.00 WIB di sore hari. Larangan ini terutama berlaku di jalan-jalan utama seperti Jalan Slamet Riyadi, Jalan Adi Sucipto, dan Jalan Urip Sumoharjo.
Di Surabaya, kebijakan serupa juga diterapkan, di mana truk dilarang melintas pada jam-jam sibuk tertentu. Selain itu, beberapa daerah industri seperti di Bekasi dan Karawang, juga memberlakukan waktu operasional yang ketat untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan menjaga infrastruktur jalan.
Jam Operasional Truk di DKI Jakarta
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang, terdapat ketentuan yang mengatur waktu operasional truk di wilayah Jakarta. Peraturan ini mencakup beberapa hal penting sebagai berikut:
Jam Larangan Operasional di Jalan Tol Dalam Kota:
- Pagi Hari: Truk dilarang melintas di jalan tol dalam kota pada pukul 06.00 – 09.00 WIB.
- Sore Hari: Truk dilarang melintas di jalan tol dalam kota pada pukul 16.00 – 20.00 WIB.
Jam Larangan Operasional di Jalan Non-Tol:
- Pagi Hari: Truk dilarang melintas di jalan non-tol utama pada pukul 06.00 – 09.00 WIB.
- Sore Hari: Truk dilarang melintas di jalan non-tol utama pada pukul 16.00 – 20.00 WIB.
Kategori Truk yang Terkena Pembatasan
Pembatasan ini berlaku khususnya untuk truk dengan jumlah sumbu lebih dari dua. Truk jenis ini umumnya berukuran besar dan membawa beban berat yang dapat memperlambat arus lalu lintas. Selain itu, truk pengangkut barang berbahaya juga dikenakan pembatasan khusus untuk memastikan keselamatan.
Pengecualian
Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam peraturan ini. Truk yang mengangkut barang kebutuhan pokok seperti sembako, bahan bakar, dan barang yang sifatnya darurat diperbolehkan beroperasi di luar ketentuan jam larangan. Hal ini untuk memastikan ketersediaan barang-barang penting tetap terjaga dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi yang vital.
Dampak Pengaturan Jam Operasional Truk
Pengaturan ini memiliki berbagai dampak positif. Pertama, mengurangi kemacetan di kota-kota besar. Dengan membatasi operasional truk pada jam-jam sibuk, arus lalu lintas dapat lebih lancar, sehingga waktu tempuh perjalanan dapat dipersingkat.
Kedua, pengaturan ini dapat meningkatkan keselamatan jalan. Truk yang beroperasi pada malam hari atau di luar jam sibuk cenderung lebih sedikit berinteraksi dengan kendaraan pribadi, sehingga potensi kecelakaan dapat diminimalkan.
Ketiga, menjaga kondisi jalan. Truk dengan muatan berat seringkali menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat. Dengan pengaturan ini, kerusakan jalan dapat diminimalkan dan umur jalan dapat lebih panjang.
Tantangan dalam Implementasi
Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi pengaturan jam operasional truk tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama adalah kepatuhan dari para pengemudi dan perusahaan angkutan. Seringkali, demi mengejar target waktu pengiriman, banyak truk yang masih melanggar aturan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten dari pihak berwenang.
Selain itu, koordinasi antar daerah juga menjadi tantangan. Karena setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda, pengemudi truk sering kali kebingungan dengan aturan yang berlaku di tiap wilayah yang dilalui. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi peraturan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh semua pihak.
Pengaturan jam operasional truk di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran lalu lintas, keselamatan jalan, dan perlindungan infrastruktur. Dengan dasar hukum UU Nomor 22 Tahun 2009, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Bagi Isuzu Partner, penting untuk selalu mematuhi aturan jam operasional truk yang berlaku, terutama jika menggunakan produk seperti Isuzu Traga, ELF, GIGA atau D-Max.
Sumber artikel: https://isuzu-astra.com/jam-operasional-truk/
